Kontroversi Geotermal di Poco Leok: Antara Pengembangan Energi Terbarukan dan Kekhawatiran Masyarakat Lokal

Pembangunan energi terbarukan merupakan salah satu solusi yang digadang-gadang untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Di Indonesia, salah satu upaya untuk mencapai tujuan tersebut adalah pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), yang berpotensi menjadi sumber energi ramah lingkungan. Namun, di balik ambisi tersebut, muncul pertentangan serius di masyarakat, terutama di kawasan Poco Leok, Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang mengangkat isu keseimbangan antara pembangunan energi dan perlindungan terhadap hak serta kesejahteraan warga lokal.

Poco Leok dikenal sebagai salah satu lokasi yang diincar untuk pengembangan energi panas bumi dengan proyek PLTP Ulumbu. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pembangkit dari 7,5 MW menjadi 40 MW, seiring dengan penetapan Pulau Flores sebagai “Pulau Panas Bumi” oleh pemerintah. Potensi besar panas bumi di Flores dengan kapasitas lebih dari 700 MW memang menjadi peluang besar untuk memasok energi terbarukan yang dibutuhkan untuk mempercepat transisi energi nasional. Namun, di tengah ambisi besar ini, masyarakat Poco Leok justru merasa khawatir akan dampak yang ditimbulkan.

Sejak dimulainya upaya eksplorasi panas bumi di wilayah tersebut, suara penolakan dari masyarakat adat Poco Leok semakin menguat. Mereka tidak hanya khawatir tentang kerusakan lingkungan akibat eksploitasi panas bumi, tetapi juga tentang potensi bencana alam seperti longsor dan banjir yang semakin parah akibat perubahan struktur tanah. Kawasan Poco Leok dikenal memiliki topografi yang rawan bencana alam, dan sebagian besar mata pencaharian masyarakatnya bergantung pada pertanian. Jika eksplorasi geotermal ini mengganggu keseimbangan alam, mereka khawatir hasil pertanian mereka akan terganggu dan sumber daya alam yang mereka andalkan akan rusak.

Selain itu, kekhawatiran juga muncul terkait dengan dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas. Masyarakat Poco Leok merasa bahwa mereka tidak dilibatkan secara memadai dalam pengambilan keputusan terkait proyek ini. Penyampaian informasi yang kurang jelas dan tidak melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat menambah ketegangan antara pengembang dan warga lokal. Hal ini tercermin dalam peristiwa kekerasan yang terjadi pada Juni 2023, ketika warga setempat menuduh aparat melakukan tindakan kekerasan terhadap mereka saat menentang pengukuran lahan untuk proyek panas bumi tersebut. Insiden ini semakin memperburuk hubungan antara masyarakat dengan pihak berwenang.

Sementara itu, PT PLN yang bertanggung jawab atas pengembangan PLTP Ulumbu tetap melanjutkan rencana mereka, mengingat proyek ini merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional yang sejalan dengan Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030. Mereka menargetkan pemanfaatan energi terbarukan sebesar 51% dalam sistem penyediaan energi di Indonesia pada tahun-tahun mendatang. Dengan potensi panas bumi yang melimpah, mereka memandang proyek ini sebagai kunci untuk memenuhi kebutuhan energi yang lebih bersih dan mengurangi ketergantungan pada energi fosil.

Namun, perdebatan ini tidak bisa dipandang sebagai masalah energi semata. Ini adalah masalah hak-hak masyarakat adat yang sering kali terpinggirkan dalam kebijakan pembangunan. Setiap proyek besar seperti ini harus mampu menyelaraskan kebutuhan untuk kemajuan dengan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang terkena dampak. Di satu sisi, proyek ini menawarkan harapan besar dalam hal pengembangan energi terbarukan, tetapi di sisi lain, dampak sosial dan ekologis yang dikhawatirkan oleh masyarakat Poco Leok tidak bisa diabaikan begitu saja.

Proyek energi panas bumi di Poco Leok seharusnya menjadi contoh bagaimana pembangunan bisa berjalan dengan memperhatikan dan menghargai hak-hak masyarakat lokal. Dialog yang lebih terbuka antara pemerintah, pengembang, dan masyarakat setempat sangat dibutuhkan agar dapat menemukan solusi yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi dan lingkungan, tetapi juga sosial. Keberlanjutan energi terbarukan tidak hanya diukur dari seberapa besar kapasitas energi yang dapat diproduksi, tetapi juga dari sejauh mana proyek tersebut membawa kesejahteraan bagi seluruh pihak yang terlibat. Tanpa hal tersebut, ambisi besar dalam pengembangan energi terbarukan hanya akan berujung pada ketidakadilan dan kerusakan yang lebih luas.