Kasus Harun Masiku: Pelajaran Penting bagi Reformasi Hukum

Kasus Harun Masiku telah menjadi simbol buram penegakan hukum di Indonesia. Sejak dinyatakan buron oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Januari 2020, Harun Masiku, mantan kader PDI-P yang terlibat dalam skandal suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR, tak kunjung ditemukan. Ketidakhadirannya selama bertahun-tahun menunjukkan celah serius dalam sistem hukum dan pengawasan di negeri ini.

Lebih dari sekadar kasus korupsi, skandal Harun Masiku mengungkap berbagai kelemahan struktural di tubuh penegakan hukum Indonesia. Mulai dari dugaan permainan kekuasaan yang mempersulit upaya pencarian hingga kurangnya akuntabilitas para penegak hukum, kasus ini mencerminkan betapa rapuhnya komitmen pemberantasan korupsi ketika berhadapan dengan aktor-aktor politik yang memiliki pengaruh besar.

Kehilangan jejak Harun Masiku juga menyoroti masalah dalam sistem imigrasi dan pengawasan perbatasan Indonesia. Meski KPK telah memeriksa sejumlah pihak terkait, termasuk mantan pejabat di Direktorat Jenderal Imigrasi, hasilnya belum memberikan titik terang. Publik pun bertanya-tanya: bagaimana mungkin seorang buronan kelas kakap dapat menghilang tanpa jejak di era teknologi dan pengawasan modern?

Di sisi lain, lambannya proses hukum terhadap tokoh-tokoh yang diduga terkait, seperti penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka baru-baru ini, juga menunjukkan adanya resistensi politik dalam pengungkapan kasus. Ketika lembaga penegak hukum terlihat gamang menghadapi tekanan politik, maka reformasi hukum menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan independensi dan integritas proses hukum.

Pelajaran terbesar dari kasus ini adalah perlunya reformasi menyeluruh dalam sistem hukum Indonesia. Mulai dari penguatan sistem pengawasan internal hingga perlindungan terhadap lembaga seperti KPK dari intervensi politik, langkah-langkah ini harus menjadi prioritas. Lebih jauh, kasus Harun Masiku seharusnya menjadi momentum untuk membangun sistem hukum yang tidak hanya transparan, tetapi juga tegas dalam menindak siapa pun yang terlibat dalam praktik korupsi, tanpa pandang bulu.

Hilangnya Harun Masiku bukan hanya soal seorang buronan yang belum tertangkap, tetapi juga soal wibawa hukum yang dipertaruhkan. Jika tidak ada tindakan konkret untuk membenahi sistem, kepercayaan publik terhadap hukum dan keadilan di Indonesia akan terus terkikis. Kasus ini adalah cermin buram yang memaksa kita untuk merenungkan, apakah hukum di negeri ini benar-benar dapat menjadi panglima?