Ketidakhadiran Hasto Kristiyanto: KPK Perlu Tegas Dalam Menegakkan Hukum, Jangan Ragu Terapkan Sanksi Penangkapan

Ketidakhadiran Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, dalam pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 6 Januari 2025 menambah panjang daftar tantangan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Hasto yang dipanggil sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dan perintangan penyidikan, dengan alasan tidak dapat meninggalkan agenda lainnya, semakin memunculkan pertanyaan tentang keseriusan para pejabat negara dalam menjalani proses hukum.

KPK, sebagai lembaga yang bertugas memberantas praktik korupsi di Indonesia, tentunya tidak bisa membiarkan perilaku semacam ini terus berulang. Sebagai seorang pejabat publik, Hasto seharusnya memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memenuhi panggilan KPK. Ketidakhadirannya, meski dengan alasan yang diberikan, bisa dimaknai sebagai bentuk penghinaan terhadap proses hukum yang tengah berjalan. Ini bukan hanya soal ketidakpatuhan individu, tetapi juga pesan yang dikirimkan kepada publik, bahwa mungkin ada kekebalan atau perlakuan istimewa bagi mereka yang berada di posisi kekuasaan.

KPK seharusnya tidak ragu untuk mengambil langkah tegas dalam menegakkan hukum, salah satunya dengan mengeluarkan surat perintah penangkapan jika Hasto kembali mangkir pada panggilan berikutnya. Keputusan ini bukan hanya untuk menegakkan hukum, tetapi juga sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas, yang sangat dibutuhkan untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara. KPK tidak boleh gentar menghadapi tekanan politik atau partai besar yang mungkin mencoba melindungi salah satu anggotanya yang terlibat dalam kasus hukum.

Proses hukum harus berjalan tanpa pandang bulu, dan ketidakhadiran Hasto memberikan sinyal bahwa hukum seringkali bisa diperlambat atau dihindari oleh mereka yang berada di puncak kekuasaan. Jika KPK tidak mengambil sikap tegas, maka semakin sulit bagi masyarakat untuk mempercayai bahwa Indonesia benar-benar berkomitmen pada pemberantasan korupsi. Di sisi lain, pengambilan langkah tegas yang konsisten akan memperlihatkan bahwa hukum adalah panglima, dan tidak ada seorang pun yang kebal dari hukum, tak peduli status atau kedudukannya.

Penting bagi KPK untuk menjaga integritasnya dengan menunjukkan bahwa tidak ada kekebalan hukum bagi siapa pun, bahkan bagi mereka yang menduduki jabatan penting. Sebagai lembaga yang diamanatkan untuk menegakkan keadilan, KPK harus menunjukkan bahwa ketidakhadiran dalam proses hukum bukanlah hal yang bisa diterima begitu saja. Dengan menerapkan sanksi yang tegas, KPK dapat memberi contoh kepada publik bahwa tidak ada tempat bagi impunitas di Indonesia.