Menegakkan Hukum Tanpa Pandang Bulu: Kritik terhadap Penanganan Desakan Nurani 98 kepada KPK

Di sebuah siang yang panas, langkah kaki sekelompok aktivis yang tergabung dalam Nurani 98 menggema di Gedung KPK. Dengan penuh keyakinan, mereka menyerukan desakan agar lembaga antikorupsi ini memanggil mantan Presiden ke-7, Joko Widodo, beserta keluarganya, untuk menjelaskan asal-usul harta kekayaan yang dinilai mencurigakan. Dalam seruan itu, mereka membawa pesan yang sederhana, namun penuh makna: hukum harus berlaku sama untuk semua.

Bagi Nurani 98, ini bukan pertama kalinya mereka bersuara. Pada Januari 2022, mereka pernah melaporkan dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan pencucian uang yang melibatkan keluarga Jokowi. Namun, hingga kini, kasus tersebut seolah tenggelam dalam sunyi. Kini, mereka kembali mengetuk pintu KPK, menantang lembaga tersebut untuk membuktikan keberanian dan integritasnya.

Tetapi pertanyaan besar muncul: apakah KPK siap menghadapi ujian ini? Lambannya respons terhadap desakan ini mulai mengundang tanya di hati publik. Ketika nama besar seperti Jokowi disebut, respons pasif hanya akan memperbesar keraguan masyarakat. Dalam situasi ini, KPK berada di persimpangan jalan: mengambil langkah berani atau terus membiarkan bayangan ketidakadilan menghantui lembaga ini.

Namun, desakan ini juga mengandung ironi. Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), yang sempat menyebut Jokowi sebagai salah satu tokoh yang diduga melemahkan pemberantasan korupsi, mengakui tidak memiliki bukti langsung. Lalu, apakah langkah Nurani 98 ini sepenuhnya didasarkan pada data yang konkret, atau justru sekadar melempar isu yang berpotensi mengaburkan fokus penegakan hukum?

Narasi ini menjadi potret dilema penegakan hukum di Indonesia. Di satu sisi, kita menginginkan KPK menjadi lembaga yang tegas dan transparan, tanpa pandang bulu. Di sisi lain, desakan seperti ini harus didukung dengan bukti kuat agar tidak menjadi alat politisasi.

Namun, terlepas dari segala kontroversi, ada satu hal yang tidak bisa disangkal: kepercayaan publik terhadap hukum adalah fondasi bagi negara ini. Jika hukum dirasa hanya tajam ke bawah, sementara tumpul ke atas, maka pelan-pelan, fondasi itu akan runtuh.

KPK memiliki kesempatan untuk mengubah narasi ini. Dengan mengambil langkah tegas, melakukan investigasi yang transparan, dan menyampaikan hasilnya kepada publik, mereka bisa menunjukkan bahwa hukum benar-benar tidak memihak siapa pun. Begitu pula Nurani 98, yang harus memastikan langkah mereka bukan sekadar agitasi, tetapi juga kontribusi nyata untuk mendorong perubahan.

Keadilan adalah nurani yang hidup dalam hati setiap warga negara. Dan ketika nurani itu terusik, ia akan menyerukan perubahan, meski melalui jalan yang panjang dan berliku. Kini, giliran KPK dan semua pihak yang terlibat untuk menjawab panggilan nurani itu. Apakah keadilan akan tetap hidup, atau justru tenggelam dalam hiruk-pikuk politik dan kepentingan? Kita hanya bisa berharap pada keberanian dan integritas yang sebenarnya.