Kritik Narasi: Kekerasan di Yalimo dan Paradoks Penanganan Konflik di Papua

Insiden tragis di Yalimo, Papua, yang dilaporkan oleh DetikSulsel (9 Januari 2025), memperlihatkan wajah kelam konflik bersenjata di wilayah tersebut. Dua orang tukang senso tewas ditembak oleh kelompok yang diduga Organisasi Papua Merdeka (OPM). Peristiwa ini tidak hanya mencerminkan eskalasi kekerasan, tetapi juga kegagalan sistemis negara dalam menangani konflik berkepanjangan di Papua.

Kematian warga sipil dalam konflik bersenjata di Papua bukanlah hal baru. Kejadian ini menjadi bagian dari siklus kekerasan yang terus terulang. Menurut laporan Amnesty International, antara 2010 dan 2020, ada ratusan kasus pembunuhan di Papua yang melibatkan aktor negara dan kelompok bersenjata. Tragedi ini menunjukkan bahwa baik pemerintah maupun kelompok yang terlibat konflik gagal menjaga keselamatan masyarakat sipil yang tidak bersalah.

Apakah negara sudah melakukan pendekatan yang benar untuk menyelesaikan masalah ini? Fakta bahwa kekerasan tetap terjadi menunjukkan bahwa strategi yang ada saat ini tidak efektif dan hanya memperburuk situasi.

Kekerasan di Papua sering kali berakar pada ketidakadilan struktural. Ketimpangan ekonomi, marjinalisasi sosial, dan eksploitasi sumber daya alam telah menciptakan rasa frustrasi di kalangan masyarakat Papua. Kondisi ini menjadi lahan subur bagi radikalisasi dan gerakan separatis.

Namun, penanganan negara yang cenderung represif hanya memperdalam jurang perpecahan. Alih-alih memperkuat dialog dan pembangunan, pendekatan militeristik menjadi respons utama. Apakah ini yang disebut dengan kehadiran negara?

Insiden di Yalimo mengingatkan kita bahwa korban utama dalam konflik ini adalah masyarakat sipil. Para tukang senso yang tewas hanyalah sebagian kecil dari mereka yang hidup dalam bayang-bayang ketakutan setiap hari. Tidak ada jaminan keamanan, tidak ada keadilan, hanya ketidakpastian yang mereka hadapi.

Pemerintah harus sadar bahwa konflik di Papua tidak hanya soal separatisme, tetapi juga soal hak asasi manusia. Kehadiran negara harus dirasakan melalui perlindungan, bukan sekadar pengiriman aparat keamanan.

Solusi konflik di Papua tidak akan tercapai melalui kekerasan. Dialog inklusif yang melibatkan semua pihak—pemerintah, masyarakat adat, dan bahkan kelompok bersenjata—harus menjadi prioritas. Selain itu, pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Papua harus dipercepat.

Meningkatkan akses pendidikan, kesehatan, dan ekonomi di Papua adalah langkah konkret untuk mengatasi ketidakadilan. Tanpa itu, konflik hanya akan menjadi lingkaran setan yang terus merenggut nyawa.

Insiden di Yalimo adalah pengingat keras bahwa Papua membutuhkan perhatian lebih dari sekadar operasi keamanan. Papua adalah bagian dari Indonesia, dan masyarakatnya berhak mendapatkan rasa aman, keadilan, dan kesejahteraan yang sama seperti daerah lainnya. Jika pemerintah tidak segera bertindak dengan pendekatan yang benar, Papua akan terus menjadi luka yang membekas dalam sejarah bangsa ini.