Kritik Narasi: Kekerasan Ormas, Ancaman bagi Ketertiban Publik

Ketika organisasi kemasyarakatan (ormas) yang seharusnya menjadi penopang kehidupan sosial justru bertindak anarkis, kita harus berhenti dan bertanya: di mana letak hilangnya esensi kebersamaan yang diharapkan? Kasus penyerangan markas Pemuda Pancasila (PP) oleh ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) di Bandung, yang merusak dua mobil dan satu motor, adalah cerminan nyata dari potensi destruktif ormas yang kehilangan arah.

Kekerasan semacam ini tidak bisa dianggap sebagai persoalan sepele. Sebaliknya, ia menyingkap kegagalan kita sebagai masyarakat dalam membangun tatanan yang damai dan saling menghormati. Bagaimana mungkin organisasi yang mengatasnamakan masyarakat menjadi sumber konflik? Bukankah ormas seharusnya menjadi solusi atas permasalahan sosial, bukan menambah rumitnya persoalan?

Lebih dari itu, aksi kekerasan ini menimbulkan pertanyaan besar terhadap penegakan hukum. Mengapa insiden seperti ini terus berulang? Apakah regulasi tentang ormas masih terlalu lemah? Ataukah ada pembiaran yang membuat ormas merasa kebal hukum? Ketiadaan tindakan tegas hanya akan memberi ruang bagi kelompok-kelompok lain untuk mengikuti jejak serupa, menciptakan lingkaran kekerasan yang sulit diputus.

Dampak dari kejadian ini tidak hanya dirasakan oleh mereka yang terlibat, tetapi juga oleh masyarakat luas. Ketakutan dan keresahan muncul di tengah warga yang merasa keamanan mereka terancam. Aksi brutal semacam ini tidak hanya merusak aset fisik, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap kemampuan aparat dalam menjaga ketertiban.

Pemerintah harus mengambil sikap tegas. Peraturan perundang-undangan yang mengatur ormas perlu dievaluasi secara serius. Ormas yang terbukti terlibat dalam kekerasan harus diberikan sanksi berat, termasuk pembekuan atau pembubaran jika diperlukan. Penegakan hukum juga harus transparan, tanpa pandang bulu, agar menjadi pelajaran bagi semua pihak.

Selain itu, masyarakat juga harus dilibatkan dalam upaya menciptakan ruang sosial yang damai. Pendidikan tentang toleransi, penyelesaian konflik secara damai, dan nilai-nilai kebersamaan harus menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk mencegah insiden serupa.

Aksi anarkis seperti yang terjadi di Bandung adalah tamparan keras bagi kita semua. Demokrasi bukanlah ajang untuk menunjukkan kekuatan fisik, melainkan wadah untuk menyelesaikan perbedaan dengan cara yang bermartabat. Jika kita membiarkan kekerasan ini berlanjut tanpa tindakan, maka kita tidak hanya gagal melindungi masyarakat, tetapi juga merusak fondasi bangsa yang dibangun di atas semangat persatuan dan kesatuan.

Sudah saatnya kita berkata: cukup. Kekerasan tidak boleh menjadi wajah dari organisasi masyarakat. Kita membutuhkan aksi nyata, bukan hanya untuk menghukum, tetapi untuk mencegah dan membangun ulang kepercayaan publik terhadap ormas dan negara.