Kepala Desa Kohod: Ketidakadilan dan Keangkuhan di Balik Kekuasaan

Kasus yang melibatkan Kepala Desa Kohod, Arsin bin Asip, telah memicu gelombang kritik dan keprihatinan di kalangan masyarakat. Dugaan keterlibatan Arsin dalam pemalsuan sertifikat lahan di Pagar Laut, Tangerang, mencerminkan bukan hanya tindakan melanggar hukum, tetapi juga potret keangkuhan kekuasaan yang merajalela di tingkat desa.

Dalam situasi ini, Arsin tampak begitu percaya diri, bahkan angkuh, saat menyatakan bahwa tidak ada yang dapat memenjarakannya, seolah-olah ia berada di atas hukum. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa ia merasa kebal terhadap konsekuensi dari tindakannya. Keberadaan Arsin yang menghilang dari publik sejak penyelidikan dimulai juga menambah kesan bahwa ia berusaha menghindari pertanggungjawaban.

Sikap anak buah Arsin, yang berani mengancam untuk mengiris leher mereka jika Arsin ditangkap, mencerminkan betapa jauh kekuasaan di desa ini telah menyimpang dari akuntabilitas. Ancaman seperti ini bukan hanya menunjukkan arogansi, tetapi juga menciptakan suasana ketakutan di kalangan warga. Masyarakat yang seharusnya dilindungi oleh pemimpin mereka justru merasa tertekan dan terancam.

Keangkuhan Arsin dan pengikutnya menyoroti masalah mendasar dalam kepemimpinan desa: ketidakadilan. Ketika pemimpin menggunakan posisi dan kekuasaan untuk menindas warga, sudah saatnya masyarakat bersuara. Keterlibatan Arsin dalam dugaan pemalsuan sertifikat lahan menunjukkan bahwa kekuasaan sering kali disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Warga Desa Kohod berhak mendapatkan pemimpin yang transparan dan bertanggung jawab, bukan sosok yang merendahkan mereka dan memanfaatkan kekuasaan untuk menutupi kesalahan. Ketidakadilan yang terjadi di bawah kepemimpinan Arsin harus menjadi panggilan bagi semua pihak untuk memperjuangkan keadilan dan akuntabilitas.

Masyarakat perlu bersatu untuk menuntut transparansi dan tindakan hukum yang tegas terhadap mereka yang menyalahgunakan kekuasaan. Hanya dengan cara ini, kita dapat berharap untuk menciptakan lingkungan yang lebih adil dan setara di desa-desa kita. Ketidakadilan dan keangkuhan tidak boleh dibiarkan terus-menerus merusak tatanan sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin mereka.