Makan Bergizi atau Pendidikan Berkualitas? Pelajar Papua Menuntut Prioritas yang Tepat

Aksi demonstrasi yang digelar oleh ribuan pelajar di Wamena, Papua Pegunungan, pada 17 Februari 2025, mencerminkan suara kolektif yang terpinggirkan dalam kebijakan pemerintah. Mereka menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG), menegaskan bahwa yang mereka butuhkan adalah akses pendidikan berkualitas dan fasilitas yang memadai. Dalam konteks ini, pertanyaan mendasar muncul: apakah kita benar-benar memahami prioritas yang tepat untuk masa depan generasi muda di Papua?

Pelajar, yang berjumlah sekitar 3.509, berasal dari berbagai tingkat pendidikan dan secara tegas menyatakan bahwa meskipun makanan bergizi penting, pendidikan yang baik adalah landasan utama untuk pembangunan masa depan mereka. Asken Yohans, salah satu peserta, menyampaikan harapan akan “sekolah yang mudah” dan “akses pengobatan yang lebih baik.” Ini adalah panggilan untuk perhatian terhadap kondisi pendidikan yang semakin memprihatinkan di daerah terpencil, di mana akses terhadap pendidikan sering kali terhambat oleh berbagai faktor.

Program MBG, meskipun memiliki niat baik, tampaknya tidak cukup untuk mengatasi masalah yang lebih besar. Banyak pelajar yang masih kesulitan dalam mengakses pendidikan yang layak, dan kondisi ini semakin diperburuk oleh keterbatasan infrastruktur serta minimnya dukungan untuk sekolah-sekolah di daerah tersebut. Dengan demikian, fokus pada program makan bergizi tanpa memperhatikan kebutuhan pendidikan justru dapat dianggap sebagai bentuk pengabaian terhadap hak-hak dasar pelajar.

Respons dari pihak berwenang juga mencerminkan ketidakpahaman terhadap situasi yang dihadapi pelajar. Meskipun ada dorongan untuk menghargai hak individu dalam mengekspresikan pendapat, tindakan represif yang terjadi selama demonstrasi menunjukkan bahwa aspirasi mereka sering kali tidak diakomodasi dengan baik. Penggunaan gas air mata oleh aparat keamanan untuk membubarkan kerumunan hanya menambah ketegangan dan memperlihatkan bahwa dialog yang konstruktif masih sangat dibutuhkan.

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mengecam tindakan kekerasan ini dan menyerukan perlunya perlindungan bagi pelajar yang sedang menyuarakan hak-hak mereka. Dalam hal ini, pemerintah perlu mendengarkan keluhan dan aspirasi mereka, bukan hanya menjawab dengan program yang mungkin tidak relevan dengan kebutuhan mendasar masyarakat.

Saatnya bagi pemerintah untuk mengambil langkah konkret dalam memenuhi hak atas pendidikan yang berkualitas bagi seluruh pelajar di Papua. Makan bergizi memang penting, tetapi tanpa pendidikan yang memadai, masa depan generasi muda Papua akan tetap suram. Kita harus memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat dan tidak sekadar menjadi simbol tanpa substansi. Suara pelajar adalah cermin dari harapan dan kebutuhan mereka; sudah saatnya kita mendengarkan dan menindaklanjutinya dengan tindakan yang nyata.