Diplomasi Indonesia di Era Jokowi: Mandek, Minim Visi, dan Kehilangan Arah?

Selama satu dekade kepemimpinan Presiden Joko Widodo, kebijakan luar negeri Indonesia sering kali diklaim pragmatis dan berorientasi pada kepentingan nasional. Namun, apakah diplomasi Indonesia benar-benar efektif, atau justru jalan di tempat tanpa arah yang jelas?

Salah satu kritik utama yang mencuat adalah kurangnya kehadiran dan peran aktif Indonesia dalam forum-forum internasional. Jokowi tidak pernah menghadiri Sidang Majelis Umum PBB secara langsung selama masa jabatannya, sebuah sinyal yang cukup kuat tentang bagaimana diplomasi global bukanlah prioritas utamanya. Padahal, negara-negara berkembang lainnya berlomba-lomba meningkatkan eksistensi mereka di panggung dunia. Sikap Indonesia yang cenderung pasif ini mencerminkan minimnya visi strategis dalam membangun pengaruh global.

Selain itu, pendekatan diplomasi Indonesia yang lebih berfokus pada ekonomi telah mengorbankan peran penting negara dalam isu-isu kemanusiaan dan hak asasi manusia. Ketika dunia bereaksi keras terhadap krisis di Myanmar dan isu pelanggaran HAM di berbagai kawasan, Indonesia tampak enggan mengambil sikap tegas. Di satu sisi, kebijakan luar negeri yang pragmatis memang bisa memberikan keuntungan ekonomi jangka pendek. Namun, di sisi lain, pendekatan ini membuat Indonesia kehilangan posisi sebagai pemimpin moral dan politik di ASEAN dan dunia.

Lebih lanjut, diplomasi ekonomi yang digadang-gadang sebagai kekuatan utama era Jokowi pun tidak seefektif yang dibayangkan. Perjanjian perdagangan bebas dan kerja sama investasi yang diusung tidak selalu memberikan dampak maksimal bagi rakyat, sementara ketergantungan terhadap investasi asing semakin meningkat tanpa adanya strategi industrialisasi yang jelas.

Kini, dengan berakhirnya era Jokowi dan bergantinya kepemimpinan ke tangan Prabowo Subianto, ada harapan baru bagi diplomasi Indonesia. Prabowo telah menunjukkan inisiatif dengan memperkuat hubungan internasional sejak awal masa transisinya. Namun, tantangan besar menanti: mampukah Indonesia kembali menjadi pemain global yang diperhitungkan, atau justru terus terjebak dalam diplomasi pasif yang minim visi?

Kebijakan luar negeri bukan sekadar soal menjaga hubungan baik dengan negara lain, tetapi juga bagaimana sebuah negara bisa memanfaatkan diplomasi untuk meningkatkan kesejahteraan dan pengaruh globalnya. Jika Indonesia ingin bangkit dari stagnasi diplomasi di era Jokowi, maka kepemimpinan baru harus segera mengambil langkah nyata—bukan hanya retorika.