by Karlos Jehapan 19 February 2025 Reshuffle Kabinet Prabowo: Langkah Strategis atau Sekadar Pergantian Saja? Pelantikan enam pejabat baru oleh Presiden Prabowo Subianto pada 19 Februari 2025 menandai reshuffle kabinet pertamanya. Dalam konteks pemerintahan, langkah ini sering kali dipandang sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja dan menyesuaikan arah kebijakan. Namun, apakah perubahan ini benar-benar menjanjikan atau ... Pemerintahan
by Karlos Jehapan 19 February 2025 Prabowo 2029: Antara Harapan dan Realitas dalam Dukungan AHY Dukungan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terhadap Prabowo Subianto untuk maju sebagai calon presiden pada Pilpres 2029 menjadi sorotan publik. Langkah ini, meskipun terlihat strategis, menimbulkan sejumlah pertanyaan mengenai motivasi di balik dukungan tersebut dan dampaknya bagi Partai Demokrat serta dinamika ... Pemerintahan
by Karlos Jehapan 18 February 2025 Makan Bergizi atau Pendidikan Berkualitas? Pelajar Papua Menuntut Prioritas yang Tepat Aksi demonstrasi yang digelar oleh ribuan pelajar di Wamena, Papua Pegunungan, pada 17 Februari 2025, mencerminkan suara kolektif yang terpinggirkan dalam kebijakan pemerintah. Mereka menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG), menegaskan bahwa yang mereka butuhkan adalah akses pendidikan berkualitas dan ... Pemerintahan
by Karlos Jehapan 18 February 2025 Aksi “Indonesia Gelap”: Keresahan Mahasiswa Terhadap Kebijakan yang Mengancam Demokrasi Tanggal 17 Februari 2025, menjadi momen penting bagi mahasiswa di seluruh Indonesia dengan digelarnya aksi demonstrasi bertajuk “Indonesia Gelap”. Aksi ini bukan hanya sekadar unjuk rasa, tetapi merupakan suara kolektif yang mewakili keresahan generasi muda terhadap serangkaian kebijakan pemerintah yang ... Pemerintahan
by Karlos Jehapan 18 February 2025 Suara Mahasiswa: Membangkitkan Kesadaran di Tengah Kegelapan Kebijakan Aksi demonstrasi “Indonesia Gelap” yang digelar oleh ribuan mahasiswa pada 17 Februari 2025 menjadi sorotan penting dalam konteks kebangkitan suara generasi muda di Indonesia. Tuntutan mereka mencerminkan keprihatinan mendalam terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan masyarakat. Dalam situasi di mana ... Pemerintahan
by Karlos Jehapan 18 February 2025 Pengesahan RUU Minerba: Menguntungkan Siapa di Balik Kebijakan Baru Ini? Pengesahan RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 18 Februari 2025 memicu beragam reaksi di kalangan masyarakat dan para pengamat. Meskipun pemerintah dan DPR ... Pemerintahan
by Karlos Jehapan 17 February 2025 Menakar Keadilan: Tuntutan THR Pengemudi Ojol yang Terabaikan di Tengah Kebijakan Pemerintah Aksi demo yang dilakukan oleh ribuan pengemudi ojek online (ojol) di Jakarta pada 17 Februari 2025 menyoroti ketidakpuasan yang mendalam terhadap perlakuan yang diterima oleh profesi ini. Tuntutan mereka untuk mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) bukan hanya sekadar permintaan tambahan, ... Pemerintahan
by Karlos Jehapan 17 February 2025 Demonstrasi “Indonesia Gelap”: Suara Mahasiswa Melawan Kebijakan yang Gelap Pada tanggal 17 Februari 2025, Jakarta menjadi saksi aksi unjuk rasa besar-besaran yang digelar oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), bertajuk “Indonesia Gelap”. Aksi ini bukan hanya sekadar demonstrasi biasa; ia mencerminkan keresahan mendalam yang dirasakan oleh generasi ... Pemerintahan
by Karlos Jehapan 17 February 2025 Demonstrasi di Papua: Suara Masyarakat yang Terabaikan dalam Program Makan Bergizi Gratis Aksi demonstrasi yang terjadi di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, pada 17 Februari 2025, mencerminkan suara masyarakat Papua yang sering kali terabaikan. Masyarakat, khususnya pelajar dan mahasiswa, mengekspresikan penolakan mereka terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan oleh pemerintah. Meskipun program ... Pemerintahan
by Karlos Jehapan 16 February 2025 Sahrin Hamid dan Penilaian Publik: Koalisi Permanen di Ujung Tanduk Dalam panggung politik Indonesia yang dinamis, pernyataan Jubir Anies Baswedan, Sahrin Hamid, mengenai ide “koalisi permanen” yang diusulkan oleh Prabowo Subianto menimbulkan berbagai reaksi. Sahrin menghormati hak Prabowo untuk membentuk koalisi tersebut, tetapi juga menyerahkan penilaian kepada publik. Dalam konteks ... Pemerintahan
