by Karlos Jehapan 17 February 2025 Menakar Keadilan: Tuntutan THR Pengemudi Ojol yang Terabaikan di Tengah Kebijakan Pemerintah Aksi demo yang dilakukan oleh ribuan pengemudi ojek online (ojol) di Jakarta pada 17 Februari 2025 menyoroti ketidakpuasan yang mendalam terhadap perlakuan yang diterima oleh profesi ini. Tuntutan mereka untuk mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) bukan hanya sekadar permintaan tambahan, ... Pemerintahan
by Karlos Jehapan 17 February 2025 Demonstrasi “Indonesia Gelap”: Suara Mahasiswa Melawan Kebijakan yang Gelap Pada tanggal 17 Februari 2025, Jakarta menjadi saksi aksi unjuk rasa besar-besaran yang digelar oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), bertajuk “Indonesia Gelap”. Aksi ini bukan hanya sekadar demonstrasi biasa; ia mencerminkan keresahan mendalam yang dirasakan oleh generasi ... Pemerintahan
by Karlos Jehapan 17 February 2025 Demonstrasi di Papua: Suara Masyarakat yang Terabaikan dalam Program Makan Bergizi Gratis Aksi demonstrasi yang terjadi di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, pada 17 Februari 2025, mencerminkan suara masyarakat Papua yang sering kali terabaikan. Masyarakat, khususnya pelajar dan mahasiswa, mengekspresikan penolakan mereka terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan oleh pemerintah. Meskipun program ... Pemerintahan
by Rio Sandrio 17 February 2025 Kritik terhadap Program Makan Bergizi Gratis: Antara Janji dan Realitas Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah menggulirkan Program Makan Bergizi Gratis dengan anggaran fantastis mencapai Rp 392 triliun. Program ini memiliki tujuan mulia, yaitu meningkatkan kualitas gizi anak-anak dan ibu hamil, serta mengurangi angka stunting di Indonesia. ... Pemerintahan
by Karlos Jehapan 16 February 2025 Sahrin Hamid dan Penilaian Publik: Koalisi Permanen di Ujung Tanduk Dalam panggung politik Indonesia yang dinamis, pernyataan Jubir Anies Baswedan, Sahrin Hamid, mengenai ide “koalisi permanen” yang diusulkan oleh Prabowo Subianto menimbulkan berbagai reaksi. Sahrin menghormati hak Prabowo untuk membentuk koalisi tersebut, tetapi juga menyerahkan penilaian kepada publik. Dalam konteks ... Pemerintahan
by Karlos Jehapan 16 February 2025 Menggugat Keberadaan Staf Khusus: Apakah Deddy Corbuzier Benar-benar Membela Rakyat? Keputusan Deddy Corbuzier untuk menjabat sebagai Staf Khusus Menteri Pertahanan (Menhan) dan pernyataannya bahwa ia tidak akan mengambil gaji memicu pro dan kontra di masyarakat. Meskipun niatnya terlihat mulia, penting untuk menggugat keberadaan posisi staf khusus tersebut dalam konteks efisiensi ... Pemerintahan
by Karlos Jehapan 16 February 2025 Politik Catur: Gerindra dan Taktik Menutup Peluang Gibran untuk Nyapres Dalam dunia politik Indonesia, taktik dan strategi sering kali berperan lebih besar daripada sekadar popularitas atau latar belakang. Baru-baru ini, Rocky Gerung mengemukakan pendapatnya mengenai langkah Partai Gerindra yang mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres) untuk pemilu 2029, yang ... Pemerintahan
by Karlos Jehapan 16 February 2025 Banjir di Makassar: Apakah Bantuan Kapolrestabes Cukup Menjawab Kebutuhan Korban? Banjir yang melanda Makassar baru-baru ini telah mengungkapkan banyak hal tentang respons pemerintah dan lembaga terkait dalam menghadapi bencana. Penyaluran bantuan oleh Kapolrestabes Makassar, Kombes Arya Perdana, yang menggunakan perahu karet untuk menjangkau daerah-daerah terendam, sempat menarik perhatian. Namun, di ... Pemerintahan
by Rio Sandrio 16 February 2025 Pidato Politik Presiden Prabowo di HUT ke-17 Gerindra: Antara Efisiensi Anggaran dan Perang Melawan Korupsi Pidato Presiden Prabowo pada peringatan HUT ke-17 Partai Gerindra menjadi sorotan, terutama ketika ia menyinggung isu efisiensi anggaran dan perang melawan korupsi. Dalam konteks pemerintahan yang baru berjalan, pernyataan ini tentu menarik, tetapi juga memunculkan pertanyaan: sejauh mana komitmen ini ... Pemerintahan
by Rio Sandrio 16 February 2025 Kebijakan Honorer: Solusi Nyata atau Sekadar Retorika? Pernyataan Kepala BKN RI yang menegaskan bahwa tenaga honorer “tak boleh dirumahkan” dalam upaya efisiensi anggaran terdengar seperti langkah perlindungan bagi para pekerja. Namun, jika dikaji lebih dalam, kebijakan ini justru berpotensi menjadi jebakan bagi tenaga honorer itu sendiri. Bertahun-tahun ... Pemerintahan
