Mewahnya Kades Kohod: Pertanyaan Besar di Balik Mobil Rubicon dan Ketidakadilan Desa

Dalam dunia yang semakin menuntut transparansi dan akuntabilitas, tindakan seorang Kepala Desa (Kades) Kohod, Arsin bin Asip, mengemudikan mobil mewah jenis Rubicon memicu berbagai pertanyaan. Anggota DPR, Dede Yusuf Macan Effendi, dengan tegas mengungkapkan keheranannya terhadap fenomena ini, terutama di tengah situasi di mana banyak masyarakat, termasuk anggota dewan, berjuang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari.

Kepemilikan mobil mewah oleh seorang kepala desa menimbulkan tanda tanya besar mengenai sumber kekayaan yang dimiliki. Dalam rapat yang digelar pada 30 Januari 2025, Dede menyoroti bahwa gaya hidup Kades Kohod tampak tidak sebanding dengan pendapatan yang seharusnya diterima oleh seorang pejabat publik di tingkat desa. Hal ini mengindikasikan adanya ketidaknormalan dalam situasi ini, dan bisa jadi mencerminkan praktik yang tidak etis atau bahkan korupsi.

Lebih mencolok lagi, Desa Kohod memiliki hak guna bangunan (HGB) pagar laut yang sangat tinggi, mencapai 263 bidang dengan luas 390 hektar. Ini menjadi perbandingan yang mencolok ketika dibandingkan dengan desa-desa lain di Kabupaten Tangerang yang tidak memiliki HGB serupa. Pertanyaan pun muncul: mengapa Desa Kohod bisa mendapatkan kuota HGB sebesar itu? Apakah ada kebijakan atau praktik khusus yang menguntungkan desa ini dibandingkan desa lain?

Dede juga menekankan bahwa tidak ada proyek strategis nasional (PSN) yang diperluas di wilayah Kohod, sehingga menguatkan dugaan adanya “permainan” antara pengembang dan pejabat lokal. Dalam konteks ini, kekayaan yang dimiliki Kades Kohod menjadi semakin mencurigakan. Situasi ini menyoroti pentingnya pengawasan dari pemerintah daerah dalam pengaturan tata ruang dan penggunaan sumber daya.

Ketidakadilan dalam pengelolaan sumber daya desa seharusnya menjadi perhatian serius bagi semua pihak. Mobil mewah yang dikendarai Kades Kohod bukan hanya sekadar simbol status, tetapi juga mencerminkan potensi masalah yang lebih besar dalam tata kelola pemerintahan desa. Masyarakat berhak mendapatkan pemimpin yang transparan dan bertanggung jawab, bukan yang terjebak dalam gaya hidup mewah yang tidak mencerminkan kondisi ekonomi komunitas yang mereka pimpin.

Kritik ini menjadi panggilan bagi semua pemangku kepentingan untuk lebih memperhatikan kondisi di lapangan. Keberadaan mobil Rubicon di garasi Kades Kohod harusnya menjadi sinyal bagi pemerintah dan masyarakat untuk bertindak, memastikan bahwa tidak ada ruang bagi praktik korupsi dan kolusi dalam pengelolaan sumber daya desa. Masyarakat layak mendapatkan pemimpin yang tidak hanya fokus pada kekayaan pribadi, tetapi juga pada kesejahteraan komunitas yang lebih luas.