Kasus Harun Masiku: Keterlibatan Pejabat Tinggi, KPK Tak Bisa Berdiam Diri

Kasus Harun Masiku, yang melibatkan dugaan suap dalam proses pergantian antarwaktu anggota DPR RI, telah mencoreng wajah penegakan hukum di Indonesia. Harun Masiku, yang merupakan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), namun hingga kini ia masih menjadi buronan. Proses penyidikan yang terkesan lambat dan tidak maksimal ini memicu pertanyaan besar, khususnya terkait keterlibatan sejumlah pejabat tinggi yang seharusnya turut dipertanggungjawabkan.

Salah satu sorotan utama adalah keterlibatan sejumlah tokoh penting dalam kasus ini, termasuk Wahyu Setiawan, mantan Komisioner KPU, yang sudah dijatuhi hukuman. Namun, yang lebih mencolok adalah peran Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, yang juga ditetapkan sebagai tersangka. Tentu saja, dengan terungkapnya nama-nama pejabat tinggi ini, publik mengharapkan agar KPK dapat menunjukkan ketegasan dalam menyelesaikan kasus ini. Jangan sampai ada kesan bahwa penegakan hukum hanya berhenti pada tingkat tertentu, sementara pihak-pihak berkuasa lainnya dibiarkan bebas dari pertanggungjawaban.

Namun, kenyataannya, kasus ini semakin menarik perhatian karena terkesan tidak ada upaya serius untuk menangkap Harun Masiku, yang sudah menjadi buronan selama lebih dari lima tahun. Ditambah lagi dengan munculnya dugaan adanya perintangan dalam proses penyidikan, hal ini semakin memunculkan kekhawatiran bahwa ada pihak-pihak yang berusaha melindungi nama besar di balik kasus ini. Keterlibatan pejabat tinggi seperti Hasto Kristiyanto menjadi bukti bahwa KPK tidak bisa lagi berpangku tangan dan harus melanjutkan penyidikan tanpa pandang bulu.

Selain itu, dugaan keterlibatan mantan Direktur Jenderal Imigrasi, Ronny Sompie, dalam memfasilitasi keberadaan Harun Masiku di luar negeri juga harus diselidiki secara tuntas. Pencopotan Ronny Sompie dari jabatannya, meskipun menunjukkan langkah awal, tidak cukup untuk menenangkan masyarakat yang menuntut transparansi dalam setiap langkah penyidikan. Tanpa ada kejelasan dan ketegasan dari KPK, publik akan semakin mempertanyakan komitmen lembaga ini dalam memberantas korupsi di Indonesia.

Kasus Harun Masiku bukan hanya soal individu, tetapi lebih besar dari itu, yaitu tentang bagaimana penegakan hukum di negara ini berfungsi. Ketika pejabat tinggi terlibat dalam tindak pidana korupsi, maka negara harus menunjukkan ketegasan untuk memberikan keadilan. Jangan sampai penegakan hukum hanya menjadi alat untuk menekan pihak-pihak tertentu, sementara yang lainnya tetap bebas tanpa ada kejelasan.

KPK tak bisa berdiam diri dalam menghadapi masalah ini. Transparansi dalam proses hukum dan akuntabilitas terhadap setiap keputusan sangat diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum di Indonesia. Kasus Harun Masiku tidak bisa dibiarkan terabaikan begitu saja. KPK harus bertindak tegas, menyelidiki hingga ke akar masalah, dan menuntut pertanggungjawaban dari semua pihak yang terlibat, tidak hanya mereka yang sudah terbukti bersalah, tetapi juga yang mungkin masih bersembunyi di balik layar.

Hanya dengan begitu, kasus ini dapat diselesaikan dengan adil dan memberikan pesan yang jelas bahwa tidak ada tempat bagi korupsi di Indonesia, baik di level bawah maupun atas.