Bele Mo’osehati: Apakah Kehadiran Sentra Layanan Tengkes Cukup Menanggulangi Masalah Gizi Buruk di Gorontalo?

Kehadiran rumah sehat Bele Mo’osehati di Kelurahan Molosipat U, Kota Gorontalo, yang baru saja diresmikan oleh Pj. Gubernur Rudy Salahuddin, memang membawa angin segar bagi masyarakat, khususnya bagi ibu hamil dan balita yang tergolong kurang gizi. Namun, meskipun langkah ini patut diapresiasi, perlu ada evaluasi lebih mendalam tentang efektivitasnya dalam mengatasi permasalahan gizi buruk yang masih menjadi tantangan besar di wilayah tersebut.

Bele Mo’osehati diharapkan menjadi pusat layanan tengkes yang menyediakan berbagai fasilitas, seperti pemberian makanan bergizi, makanan tambahan, serta edukasi untuk ibu hamil. Namun, apakah sebuah fasilitas fisik semacam ini dapat benar-benar memberikan dampak signifikan bagi penurunan angka stunting dan masalah gizi buruk yang sudah berlangsung lama? Apakah dengan hanya memiliki satu atau dua pusat layanan seperti ini dapat mengatasi masalah yang lebih mendalam dan sistemik?

Masalah gizi buruk dan stunting di Gorontalo tidak hanya berasal dari kurangnya akses terhadap makanan sehat, tetapi juga mencakup masalah pendidikan dan kesadaran masyarakat. Banyak keluarga di daerah-daerah terpencil yang mungkin tidak mengetahui atau tidak memanfaatkan fasilitas tersebut secara maksimal. Selain itu, meskipun pemerintah telah mencanangkan program-program seperti Bele Mo’osehati, tantangan besar tetap ada dalam hal koordinasi antara pemerintah daerah, kecamatan, dan desa dalam menjangkau setiap keluarga yang membutuhkan.

Lebih lanjut, meskipun Penjabat Gubernur Rudy Salahuddin menggarisbawahi pentingnya peran aparat desa dan kecamatan dalam memeriksa kondisi ibu hamil dan balita, apakah mereka memiliki cukup kapasitas dan sumber daya untuk melakukan tugas ini secara konsisten? Terlebih lagi, adakah jaminan bahwa bantuan yang diberikan akan terus berlangsung dengan keberlanjutan yang terjaga?

Salah satu poin yang perlu dicermati adalah keterlibatan berbagai pihak, termasuk TP. PKK, BAZNAS, dan BPOM Gorontalo dalam peresmian ini. Keberadaan mereka mungkin membantu dalam penyediaan bantuan tambahan, tetapi apakah bantuan tersebut cukup untuk merubah pola makan masyarakat yang sudah terlanjur terbiasa dengan pola hidup yang tidak bergizi?

Penting untuk dicatat bahwa program-program semacam ini, meskipun memberi harapan, harus diikuti dengan komitmen dan program berkelanjutan yang tidak hanya berbasis pada pembangunan fisik, tetapi juga pada perubahan pola pikir dan kebiasaan masyarakat. Jika hanya berhenti pada pemberian makanan tambahan atau fasilitas yang terbatas, maka permasalahan gizi buruk di Gorontalo akan terus berlanjut dan sulit untuk diatasi. Keberhasilan program ini akan bergantung pada seberapa efektif penyuluhan dan edukasi dijalankan serta bagaimana pemerintah daerah berkomitmen untuk memperbaiki kualitas gizi secara menyeluruh di semua lini kehidupan masyarakat.