Kritik terhadap Penanganan Banjir Jakarta: Retorika tanpa Solusi Konkret

Hujan lebat kembali menyebabkan banjir di Jakarta Barat, dengan tiga ruas jalan terendam hingga kedalaman 40 cm (Kompas.tv, 9 Januari 2025). Fenomena ini menjadi pengingat bahwa banjir bukanlah masalah baru bagi Jakarta. Tahun demi tahun, hujan deras selalu membawa konsekuensi yang sama, sementara solusi yang diharapkan tampaknya tak kunjung terlihat.

Banjir di Jakarta bukan sekadar fenomena alam, melainkan hasil dari kombinasi buruk antara tata kelola yang tidak optimal, perencanaan kota yang tidak berkelanjutan, dan kurangnya kesadaran masyarakat. Meski pemerintah daerah telah meluncurkan berbagai program mitigasi banjir, mulai dari normalisasi sungai hingga pembangunan sumur resapan, hasilnya masih jauh dari memuaskan.

Mengapa masalah ini terus terjadi? Salah satu penyebab utama adalah perencanaan yang cenderung reaktif daripada preventif. Setiap kali musim hujan datang, respons yang muncul sering kali berupa upaya darurat seperti pengalihan arus lalu lintas atau penyedotan air dari area terdampak. Langkah-langkah ini hanya bersifat sementara dan tidak menyentuh akar masalah, seperti buruknya sistem drainase, alih fungsi lahan, dan pengelolaan sampah yang tidak memadai.

Pemprov DKI Jakarta telah berulang kali menekankan komitmen mereka terhadap penanganan banjir. Namun, apakah komitmen ini diiringi dengan langkah nyata? Contohnya, program sumur resapan yang sempat digadang-gadang sebagai solusi alternatif justru menuai kritik karena efektivitasnya diragukan. Selain itu, normalisasi sungai yang pernah menjadi prioritas tampaknya mengalami stagnasi karena persoalan pembebasan lahan dan konflik kepentingan.

Krisis banjir juga menjadi cerminan dari kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Sebagai ibu kota negara, Jakarta membutuhkan sinergi lintas sektor yang kuat untuk mengatasi masalah ini. Sayangnya, politisasi sering kali menghalangi upaya kolaborasi yang seharusnya terjadi.

Banjir bukan hanya tentang air yang menggenang, tetapi juga tentang kehidupan yang terganggu. Warga kehilangan akses transportasi, aktivitas ekonomi terhenti, dan penyakit akibat banjir, seperti leptospirosis, semakin mengintai. Selain itu, banjir memperburuk ketimpangan sosial, karena warga di kawasan rentan seperti pemukiman kumuh sering kali menjadi korban paling parah.

Pemerintah sering kali berbicara tentang pembangunan infrastruktur besar-besaran, tetapi bagaimana dengan kebutuhan masyarakat di tingkat lokal? Penyediaan sistem drainase yang layak, edukasi pengelolaan sampah, dan penghijauan kota adalah langkah-langkah sederhana yang dapat membawa dampak signifikan jika dijalankan dengan serius.

Kota-kota besar di dunia yang menghadapi tantangan serupa telah menunjukkan bahwa banjir bisa dikelola dengan baik. Singapura, misalnya, berhasil mengurangi risiko banjir melalui kombinasi tata ruang yang ketat, pembangunan sistem drainase modern, dan program edukasi masyarakat. Jika Singapura mampu melakukannya, mengapa Jakarta tidak?

Hujan deras dan banjir akan terus menjadi bagian dari dinamika iklim Jakarta. Namun, dampaknya dapat diminimalkan jika pemerintah dan masyarakat benar-benar bersinergi. Pemerintah harus menunjukkan komitmen nyata dengan merancang kebijakan yang berorientasi jangka panjang, sementara masyarakat perlu lebih peduli terhadap lingkungan mereka, misalnya dengan tidak membuang sampah sembarangan.

Banjir di Jakarta bukan hanya tentang bencana alam, tetapi juga tentang kegagalan kolektif dalam menjaga dan mengelola kota. Saatnya berhenti memberikan janji kosong dan mulai bertindak. Jika tidak, banjir akan tetap menjadi siklus tahunan yang menambah daftar panjang kegagalan tata kelola Jakarta.