Kritik Narasi: Rentetan Teror di Tambrauw dan Tanggung Jawab Negara yang Tersandera 

Berita tentang warga dari lima kampung di Tambrauw, Papua Barat, yang terpaksa mengungsi ke hutan akibat rentetan teror kembali menyoroti kelemahan mendasar dalam sistem keamanan nasional. Dilaporkan oleh detikSulsel (9 Januari 2025), teror yang belum jelas siapa pelakunya telah menciptakan ketakutan luar biasa di masyarakat setempat, hingga mereka memilih meninggalkan rumah dan ladang mereka demi mencari perlindungan. Situasi ini mencerminkan kegagalan negara dalam memberikan rasa aman kepada warganya, sebuah hak mendasar yang dijamin dalam konstitusi.

Kasus ini menggambarkan betapa lemahnya otoritas keamanan dalam mendeteksi, mencegah, dan menangani ancaman di wilayah-wilayah yang rawan konflik. Teror yang terjadi di Tambrauw bukanlah insiden pertama yang menunjukkan ketidakmampuan aparat dalam merespons ancaman dengan cepat dan tepat. Wilayah Papua, yang sering menjadi sorotan nasional dan internasional, masih bergulat dengan ketegangan sosial, ekonomi, dan politik yang diperburuk oleh tindak kekerasan seperti ini.

Ketidakjelasan pelaku teror ini menunjukkan bahwa sistem intelijen dan koordinasi keamanan di wilayah tersebut tidak berjalan dengan baik. Seharusnya, negara hadir untuk melindungi, bukan malah membiarkan warganya hidup dalam ketakutan dan trauma berkepanjangan.

Mengungsi ke hutan bukanlah pilihan, melainkan langkah putus asa untuk bertahan hidup. Warga yang mengungsi kehilangan akses ke pendidikan, layanan kesehatan, dan bahkan mata pencaharian mereka. Hak asasi manusia mereka terabaikan, sementara negara justru terlihat absen. Apakah ini potret wajah Indonesia yang merdeka dan berdaulat?

Menurut data dari Komnas HAM, konflik di Papua sering kali berakar pada ketidakadilan sosial dan ekonomi yang dialami masyarakat setempat. Sayangnya, ketidakadilan ini terus dibiarkan, sementara tindakan represif sering kali menjadi solusi instan yang justru memperburuk situasi.

Absennya tindakan nyata dari pemerintah dalam menangani masalah ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah wilayah terpencil seperti Tambrauw dianggap kurang penting dibandingkan kota-kota besar? Apakah aparat keamanan lebih sibuk dengan tugas lain sehingga tidak mampu melindungi warga yang terancam?

Pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa setiap warga negara, tanpa memandang lokasi geografisnya, mendapatkan perlindungan yang setara. Langkah-langkah konkret seperti peningkatan jumlah personel keamanan, pemberdayaan masyarakat lokal, dan dialog yang inklusif harus segera diambil untuk menghentikan siklus ketakutan ini.

Kasus di Tambrauw adalah alarm keras bagi pemerintah untuk segera bertindak. Tidak ada alasan untuk membiarkan warga terus hidup dalam kondisi yang tidak manusiawi. Pemerintah harus membuktikan bahwa mereka hadir untuk semua warganya, bukan hanya untuk segelintir yang berada di pusat kekuasaan. Jika tidak, krisis seperti ini akan terus menjadi luka yang sulit disembuhkan, tidak hanya bagi Papua, tetapi juga bagi citra Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.