Pemotongan Anggaran Sepihak: Mengabaikan Partisipasi K/L dalam Proses Penganggaran

Pemotongan anggaran yang dilakukan secara sepihak oleh pemerintah baru-baru ini menimbulkan keprihatinan mendalam di kalangan pemimpin Kementerian/Lembaga (K/L). Dalam rapat kerja antara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan Komisi XI DPR pada 13 Februari 2025, terungkap bahwa angka pemotongan sebesar Rp471 miliar ditentukan tanpa adanya konsultasi atau partisipasi dari pihak K/L yang akan terkena dampak. Hal ini menunjukkan kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan terkait anggaran.

Ketidakjelasan dalam proses pemotongan ini menciptakan ketidakpastian di kalangan pimpinan K/L. Mereka mendapati bahwa pemangkasan anggaran yang seharusnya melibatkan masukan dari berbagai pihak, justru ditentukan secara sepihak oleh otoritas di atas. Plt Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh, menyatakan bahwa mereka hanya menerima instruksi untuk memotong anggaran dari angka yang telah ditetapkan. Ini mencerminkan sikap paternalistik yang mengabaikan kontribusi dan keahlian yang dimiliki oleh masing-masing K/L.

Lebih lanjut, instruksi yang diberikan kepada BPKP untuk mengawasi pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja, seharusnya tidak menjadi alasan untuk mengesampingkan partisipasi K/L dalam proses penganggaran. Setiap K/L memiliki program dan kegiatan yang berbeda, dan keputusan sepihak mengenai pemotongan anggaran bisa berpotensi mengganggu pelaksanaan program-program penting yang sudah direncanakan.

Dampak dari pemotongan ini tidak hanya dirasakan oleh K/L, tetapi juga oleh masyarakat yang bergantung pada pelayanan publik. Ketika anggaran dipangkas tanpa melibatkan pihak yang berkompeten, kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat bisa menurun. Hal ini tentu bertentangan dengan tujuan utama dari pengelolaan anggaran yang seharusnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Kritik terhadap proses pemotongan anggaran ini adalah seruan untuk kembali kepada prinsip-prinsip transparansi dan kolaborasi dalam pengambilan keputusan. Pemerintah perlu membuka ruang dialog dengan pimpinan K/L agar setiap kebijakan yang diambil dapat mempertimbangkan kebutuhan dan realitas di lapangan. Dengan melibatkan K/L dalam proses penganggaran, diharapkan keputusan yang diambil akan lebih efektif dan berdampak positif bagi masyarakat.

Akhirnya, pemotongan anggaran yang dilakukan secara sepihak ini mencerminkan perlunya reformasi dalam tata kelola anggaran. Keterlibatan semua pihak yang terkait sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Jika tidak, kita hanya akan melihat lebih banyak kebijakan yang tidak efektif dan pelayanan publik yang terabaikan.