Politisasi atau Kompetensi? Kritik atas Penunjukan Raline Shah dan Fifi Aleyda di Kementerian Komdigi

Pelantikan sejumlah pejabat di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) oleh Menteri Meutya Hafid menuai sorotan tajam dari berbagai kalangan. Di tengah transformasi digital yang menjadi salah satu pilar penting pembangunan nasional, keputusan melibatkan figur publik seperti Raline Shah sebagai Staf Khusus Menteri dan Fifi Aleyda Yahya sebagai Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media memunculkan perdebatan hangat.

Raline Shah, yang selama ini dikenal sebagai aktris dan pegiat seni, diangkat menjadi Staf Khusus Menteri untuk Bidang Kemitraan Global dan Edukasi Digital. Penunjukan ini mendapat kritik karena banyak pihak meragukan kompetensi Raline dalam bidang yang sangat teknis seperti edukasi digital. Meski memiliki jaringan internasional yang luas, sebagaimana diungkapkan oleh Menkomdigi, pertanyaan besar muncul: apakah pengalaman dan pengetahuan Raline di ranah hiburan mampu mendukung tugas strategis dalam mendorong literasi digital di Indonesia?

Di sisi lain, penunjukan Fifi Aleyda Yahya, seorang jurnalis senior, sebagai Dirjen Komunikasi Publik dan Media juga memicu pertanyaan. Walaupun memiliki pengalaman di dunia jurnalistik, posisi Dirjen menuntut pemahaman yang mendalam terkait kebijakan publik, manajemen krisis komunikasi, serta penguasaan teknologi digital. Beberapa pihak menilai bahwa pelantikan ini lebih mencerminkan upaya memperluas citra kementerian daripada pemilihan berdasarkan kompetensi teknokratik.

Pelantikan pejabat di kementerian seharusnya didasarkan pada kualifikasi yang jelas dan relevan dengan kebutuhan jabatan. Kementerian Komdigi, sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas transformasi digital di Indonesia, membutuhkan figur-figur dengan latar belakang teknis, akademis, atau pengalaman profesional yang teruji di bidang teknologi informasi, komunikasi, dan digitalisasi. Dengan demikian, keputusan untuk memilih figur publik dengan rekam jejak yang tidak relevan bisa dianggap sebagai langkah politisasi yang mengesampingkan esensi kompetensi.

Kritik terhadap keputusan ini juga mencakup aspek transparansi. Banyak yang mempertanyakan mekanisme pemilihan dan kriteria yang digunakan untuk menentukan pejabat tinggi di kementerian tersebut. Apakah prosesnya melibatkan seleksi berbasis meritokrasi, ataukah lebih didominasi oleh pertimbangan popularitas dan kedekatan politik?

Di tengah tantangan besar yang dihadapi Indonesia, seperti rendahnya literasi digital dan penyebaran hoaks yang masif, kementerian membutuhkan pemimpin-pemimpin yang mampu merumuskan kebijakan berbasis data dan pendekatan strategis yang konkret. Keputusan untuk menunjuk figur publik tanpa pengalaman mendalam di sektor ini dikhawatirkan akan melemahkan efektivitas kementerian dalam mencapai target-targetnya.

Sebagai bagian dari pemerintah, Kementerian Komdigi seharusnya mampu menunjukkan komitmen terhadap profesionalisme dan akuntabilitas. Penunjukan pejabat yang dianggap tidak memiliki kapasitas memadai justru berisiko menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Di era yang semakin kompleks seperti sekarang, kompetensi harus menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan strategis, bukan sekadar popularitas atau pertimbangan politis.

Pelantikan ini menjadi pengingat akan pentingnya pengawasan publik terhadap kebijakan pemerintah. Masyarakat berhak mempertanyakan dan meminta pertanggungjawaban atas keputusan-keputusan yang berdampak luas pada masa depan bangsa. Transformasi digital Indonesia tidak boleh disandera oleh kepentingan jangka pendek yang mengorbankan profesionalisme dan kualitas kepemimpinan.