Absennya Jokowi di HUT ke-65 MKGR: Potret Politik Eksklusivitas di Era Gotong Royong

Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-65 Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) yang digelar dengan meriah di Hotel Shangri-La, Jakarta, pada 18 Januari 2025, meninggalkan tanda tanya besar. Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang selama dua periode kepemimpinannya dikenal mengusung semangat gotong royong sebagai salah satu pilar pembangunan bangsa, tidak diundang dalam acara tersebut. Fakta ini memunculkan kritik tajam terhadap praktik politik eksklusivitas yang seolah bertentangan dengan nilai-nilai kebersamaan yang digaungkan organisasi tersebut.

Dalam kesempatan wawancara, Jokowi mengonfirmasi bahwa dirinya tidak menerima undangan dari MKGR. Meski duduk sebagai kepala negara, keberadaannya justru terabaikan dalam momentum penting sebuah organisasi yang berdiri atas asas kekeluargaan dan gotong royong. Keputusan ini semakin dipertanyakan mengingat kehadiran Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam acara tersebut, yang terkesan lebih diprioritaskan oleh panitia.

Ketua Panitia Penyelenggara HUT MKGR, Soedeson Tandra, menjelaskan bahwa undangan kepada Prabowo dan Gibran adalah bagian dari program acara. Namun, alasan mengapa Jokowi tidak diundang tidak dijelaskan secara rinci. Narasi ini memunculkan spekulasi adanya praktik selektif dalam menentukan tamu kehormatan di sebuah organisasi yang sejatinya berfungsi sebagai wadah persatuan.

Absennya Jokowi dalam acara ini mencerminkan potret politik eksklusivitas yang kian kentara di era pasca-pemilihan presiden 2024. Kehadiran Prabowo dan Gibran mungkin saja mencerminkan upaya penguatan hubungan politik baru, tetapi mengabaikan figur presiden yang masih menjabat hingga 2029 jelas menimbulkan kesan tidak elok. MKGR, yang merupakan salah satu organisasi tertua di Indonesia dengan filosofi gotong royong, justru terkesan memperkuat garis politik tertentu alih-alih merangkul semua elemen bangsa.

Di sisi lain, isu ini juga mengangkat pertanyaan lebih besar: Apakah MKGR dan organisasi serupa benar-benar masih menjunjung nilai kebersamaan di atas kepentingan politik? Ketika seleksi tamu undangan didasarkan pada afiliasi politik tertentu, nilai-nilai kekeluargaan dan gotong royong yang menjadi dasar organisasi ini menjadi sekadar retorika kosong.

Kritik juga diarahkan pada bagaimana acara ini menjadi panggung politik yang menonjolkan tokoh-tokoh tertentu. Prabowo memberikan testimoni melalui video, sementara Gibran tampil langsung di tengah-tengah acara, seolah mencerminkan perubahan orientasi politik yang tidak lagi menghargai figur presiden sebagai simbol pemersatu bangsa. Hal ini mempertegas bahwa politik eksklusivitas telah mengambil alih ruang-ruang kebersamaan, bahkan dalam organisasi yang mengklaim berdiri di atas semangat gotong royong.

Jika MKGR ingin tetap relevan dan dipercaya sebagai salah satu pilar kekuatan rakyat, semestinya mereka menunjukkan sikap inklusif yang sejalan dengan nilai-nilai dasarnya. Absennya Jokowi di puncak perayaan ini menjadi preseden buruk yang mencerminkan bagaimana politik selektif dapat merusak esensi dari organisasi kebangsaan.

Pada akhirnya, absennya Jokowi di HUT ke-65 MKGR bukan sekadar tentang tidak adanya undangan, tetapi lebih dari itu, mencerminkan betapa ruang politik kita semakin terfragmentasi dan kehilangan nilai-nilai kebersamaan. Di tengah semangat gotong royong yang sering digaungkan, tindakan semacam ini justru menjadi bukti nyata betapa sulitnya merealisasikan idealisme tersebut dalam praktik politik sehari-hari.