Kelalaian Pemerintah: Banjir Bandar Lampung Telan Korban Jiwa dan Harta

Banjir besar yang melanda Kota Bandar Lampung pada 17 Januari 2025 kembali menguak lemahnya sistem mitigasi bencana di daerah tersebut. Hujan deras yang berlangsung selama beberapa jam sudah cukup untuk melumpuhkan aktivitas kota, menenggelamkan pemukiman, dan merenggut nyawa. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar: di mana peran pemerintah dalam melindungi warganya dari bencana yang seharusnya dapat diantisipasi?

Berbagai wilayah di Bandar Lampung, seperti Kecamatan Panjang, Teluk Betung Selatan, dan Bumi Waras, menjadi saksi buruknya tata kelola infrastruktur perkotaan. Drainase yang tidak memadai, penataan wilayah yang semrawut, serta lambatnya respons pemerintah menjadi akar permasalahan yang selama ini diabaikan. Sejumlah warga terjebak di rumah, kendaraan hanyut terbawa arus, bahkan nyawa melayang akibat tersetrum listrik. Semua ini seharusnya tidak terjadi jika ada langkah antisipasi yang serius dari pemerintah.

Meski bencana alam tidak dapat dihindari, dampaknya dapat diminimalkan melalui upaya pencegahan yang terencana. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa pemerintah daerah lebih sering bersikap reaktif daripada proaktif. Tidak ada upaya yang signifikan untuk membersihkan saluran air, memperbaiki infrastruktur penahan banjir, atau memberikan edukasi kepada masyarakat terkait mitigasi bencana. Akibatnya, setiap kali hujan lebat turun, warga selalu dihantui ancaman banjir.

Tidak hanya itu, lambatnya respons pemerintah dalam proses evakuasi menambah daftar panjang kelalaian yang tidak dapat dimaafkan. Laporan warga yang hanyut terbawa arus tidak diiringi dengan penanganan cepat dan sigap. Hingga saat ini, beberapa warga yang hilang belum ditemukan, sementara keluarga korban hanya bisa menanti dengan harapan yang semakin menipis.

Banjir di Bandar Lampung juga menimbulkan kerugian ekonomi yang besar. Banyak warga kehilangan harta benda, kendaraan rusak, dan tempat usaha terendam air. Kondisi ini diperparah dengan kurangnya bantuan tanggap darurat yang memadai. Warga yang terdampak dibiarkan berjuang sendiri tanpa kehadiran negara yang seharusnya menjadi pelindung utama.

Ironisnya, peristiwa serupa bukan kali pertama terjadi di Bandar Lampung. Setiap musim hujan, kota ini selalu dilanda banjir, tetapi langkah konkret dari pemerintah untuk menyelesaikan akar masalah tetap nihil. Apakah pemerintah hanya akan menunggu bencana yang lebih besar terjadi untuk mulai bertindak?

Kejadian ini seharusnya menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah untuk segera berbenah. Tata kelola lingkungan yang buruk, kurangnya perawatan infrastruktur, dan lambannya respons darurat harus menjadi perhatian utama. Pemerintah harus memahami bahwa nyawa dan kesejahteraan rakyat adalah tanggung jawab yang tidak bisa diabaikan.

Jika pemerintah terus bersikap abai, bukan hanya kepercayaan masyarakat yang hilang, tetapi juga masa depan kota Bandar Lampung yang akan semakin terpuruk di tengah ancaman bencana yang terus meningkat. Masyarakat membutuhkan pemimpin yang tidak hanya hadir saat kampanye, tetapi juga dalam setiap situasi darurat seperti ini.