Demo “Indonesia Gelap”: Tuntutan Mahasiswa untuk Keadilan dan Transparansi

Aksi demonstrasi yang bertajuk ‘Indonesia Gelap’ yang digelar oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) pada 17 hingga 19 Februari 2025, mencerminkan suara kritis mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan. Dalam konteks revisi Undang-Undang TNI, Polri, dan Kejaksaan, mahasiswa mengungkapkan keprihatinan mendalam tentang potensi penguatan impunitas aparat hukum yang bisa mengancam prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia.

Demo ini bukan sekadar unjuk rasa biasa; ia merupakan manifestasi dari keresahan yang mendalam di hati masyarakat, khususnya generasi muda. Dengan mengusung 13 tuntutan, mahasiswa menekankan pentingnya pendidikan yang berkualitas dan dapat diakses oleh semua kalangan, menolak revisi undang-undang yang dianggap merugikan, serta menyerukan transparansi dalam penggunaan anggaran negara. Tuntutan ini bukan hanya tentang keberlanjutan pendidikan, tetapi juga tentang hak-hak dasar setiap individu dalam sebuah negara demokratis.

Salah satu fokus utama dari aksi ini adalah penolakan terhadap revisi Undang-Undang TNI, Polri, dan Kejaksaan. Kebijakan yang berpotensi memperkuat hukum militer dan memberikan kekuasaan lebih kepada aparat keamanan menjadi sorotan tajam. Mahasiswa berargumen bahwa langkah ini bisa mengakibatkan hilangnya akuntabilitas dan transparansi dalam penegakan hukum, yang pada akhirnya merugikan rakyat. Keberadaan aparat yang tidak dapat disentuh oleh hukum dapat menciptakan rasa ketidakadilan yang mendalam di kalangan masyarakat.

Menanggapi aksi tersebut, pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyatakan sikap terbuka terhadap kritik. Namun, di tengah pernyataan tersebut, mahasiswa menunjukkan bahwa retorika pemerintah tidak selalu sejalan dengan realitas yang mereka hadapi. Banyak program yang seharusnya berpihak kepada rakyat justru terabaikan, dan anggaran yang dialokasikan sering kali tidak transparan.

Aksi ‘Indonesia Gelap’ juga menekankan pentingnya evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang ada. Mahasiswa menuntut agar setiap kebijakan yang diambil harus berdasarkan kebutuhan rakyat dan tidak hanya untuk kepentingan segelintir orang. Mereka menekankan bahwa suara rakyat perlu didengar, dan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan harus menjadi prioritas.

Kritik yang disampaikan dalam aksi ini adalah cerminan dari harapan besar generasi muda terhadap masa depan bangsa. Mereka menginginkan Indonesia yang lebih baik, di mana keadilan dan transparansi menjadi landasan dalam setiap kebijakan. Dengan semangat juang yang membara, mahasiswa berharap aksi ini bukan hanya menjadi gelombang protes sementara, tetapi dapat memicu perubahan yang berarti dalam sistem pemerintahan dan kehidupan sosial politik di Indonesia.

Dalam konteks ini, ‘Indonesia Gelap’ bukan hanya sekadar judul aksi, tetapi juga simbol dari perjuangan untuk keadilan dan transparansi yang lebih baik. Ini adalah panggilan untuk semua pihak, terutama pemerintah, agar tidak mengabaikan suara rakyat yang ingin melihat perubahan nyata dan berkelanjutan.