Dalam idealnya, kampus adalah ruang untuk membangun generasi penerus bangsa yang kritis, etis, dan berlandaskan nilai-nilai demokrasi. Namun, apa jadinya jika kampus, sebagai miniatur kehidupan masyarakat, justru melahirkan praktik politik yang jauh dari nilai-nilai tersebut? Demokrasi yang seharusnya menjadi pilar kokoh dalam kehidupan kampus kini perlahan diperkosa oleh ambisi kekuasaan.
Pemilihan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), yang semestinya menjadi ajang seleksi pemimpin berintegritas, berubah menjadi arena permainan kekuasaan. Tidak lagi berbicara tentang etikabilitas, intelektualitas, atau elektabilitas. Kriteria utama yang kini tampak mendominasi adalah siapa yang memiliki kuasa, dia yang akan menang. Hal ini mencerminkan sebuah degradasi nilai yang sangat mengkhawatirkan.
Pemilihan Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) dan berbagai organisasi lainnya juga tidak lepas dari cengkeraman politik praktis yang jauh dari etika demokrasi. Proses pemilihan yang seharusnya transparan dan adil malah diwarnai oleh intrik dan manipulasi. Mahasiswa, yang diharapkan menjadi agen perubahan, justru terjebak dalam pola pikir “siapa kuat, dia menang.”
Fenomena ini menunjukkan bahwa kampus, yang seharusnya menjadi laboratorium demokrasi, sedang mengalami krisis moral dan nilai. Ketika suara mahasiswa tidak lagi dihargai, ketika kompetensi dan integritas tidak lagi menjadi prioritas, apa yang sebenarnya kita wariskan kepada masa depan?
Tentu saja, kritik ini tidak hadir untuk menjatuhkan. Sebaliknya, ini adalah seruan untuk bangkit dan kembali kepada esensi demokrasi yang sejati. Kepemimpinan di kampus harusnya didasarkan pada nilai-nilai integritas, transparansi, dan keadilan. Kita harus mengembalikan kampus sebagai ruang yang menjunjung tinggi etika dan intelektualitas.
Kita tidak bisa menutup mata terhadap dampak buruk dari praktik semacam ini. Jika mahasiswa diajarkan bahwa kekuasaan lebih penting daripada integritas, bagaimana kita bisa berharap mereka menjadi pemimpin yang baik di masa depan? Kampus harus menjadi tempat di mana nilai-nilai demokrasi tidak hanya diajarkan, tetapi juga dipraktikkan.
Dari sini, kita memerlukan langkah konkret. Pertama, pengawasan terhadap proses pemilihan di kampus harus diperketat. Setiap tahapan harus dilakukan dengan transparan, melibatkan seluruh elemen mahasiswa, dan diawasi oleh pihak independen. Kedua, pendidikan politik yang sehat perlu ditanamkan sejak awal. Mahasiswa harus diajarkan untuk menghargai proses, bukan sekadar hasil. Ketiga, kampus harus menjadi contoh nyata dalam menerapkan nilai-nilai demokrasi yang etis dan berkeadilan.
Akhirnya, perjuangan untuk mengembalikan demokrasi di kampus adalah tanggung jawab bersama. Mahasiswa, dosen, dan pihak kampus harus bersatu untuk melawan praktik-praktik yang mencederai nilai-nilai tersebut. Karena pada akhirnya, kampus bukan hanya tempat belajar, tetapi juga tempat membentuk karakter bangsa. Jika demokrasi di kampus telah dirusak, bagaimana kita bisa berharap pada masa depan demokrasi di negeri ini?
Disclaimer: Seluruh isi konten sepenuhnya merupakan tanggung jawab penulis.








Leave a Comment
You must be logged in to post a comment.