by Rio Sandrio 10 January 2025 Kritik Narasi: Tragedi Mayat Bocah di Bekasi dan Keprihatinan atas Keamanan Anak di Indonesia Kasus penemuan mayat bocah di Bekasi kembali menjadi sorotan publik. Dilansir oleh Kompas.tv (9 Januari 2025), Polda Metro Jaya telah mengamankan dua orang yang diduga terlibat dalam kejadian tragis ini. Insiden ini menambah daftar panjang kasus kekerasan terhadap anak di ... Hukum dan Hak Asasi
by Rio Sandrio 10 January 2025 Kritik Narasi: Kekerasan di Yalimo dan Paradoks Penanganan Konflik di Papua Insiden tragis di Yalimo, Papua, yang dilaporkan oleh DetikSulsel (9 Januari 2025), memperlihatkan wajah kelam konflik bersenjata di wilayah tersebut. Dua orang tukang senso tewas ditembak oleh kelompok yang diduga Organisasi Papua Merdeka (OPM). Peristiwa ini tidak hanya mencerminkan eskalasi ... Hukum dan Hak Asasi
by Rio Sandrio 10 January 2025 Kritik Narasi: Rentetan Teror di Tambrauw dan Tanggung Jawab Negara yang Tersandera Berita tentang warga dari lima kampung di Tambrauw, Papua Barat, yang terpaksa mengungsi ke hutan akibat rentetan teror kembali menyoroti kelemahan mendasar dalam sistem keamanan nasional. Dilaporkan oleh detikSulsel (9 Januari 2025), teror yang belum jelas siapa pelakunya telah menciptakan ... Sosial dan Budaya
by Rio Sandrio 9 January 2025 Kritik atas Polemik Pernyataan Effendi Simbolon terhadap Megawati Pernyataan Effendi Simbolon yang meminta Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, untuk mundur telah memantik reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk juru bicara PDI-P. Jubir tersebut dengan tegas menyebut permintaan itu sebagai tindakan kurang ajar yang melampaui batas etika politik. Namun, ... Pemerintahan
by Karlos Jehapan 9 January 2025 Implementasi Coretax Dinilai Bermasalah, Wajib Pajak Keluhkan Gangguan Teknis dan Antarmuka Pengguna yang Merepotkan Implementasi sistem Coretax yang baru diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada awal tahun 2025 mendapat kritikan tajam dari sejumlah wajib pajak. Meski pemerintah berupaya untuk meningkatkan transparansi dan kepatuhan pajak melalui digitalisasi, kenyataan di lapangan justru menunjukkan masalah teknis ... Pemerintahan
by Karlos Jehapan 9 January 2025 Tim Transisi Pramono Anung: Efektif atau Sekadar Formalitas Politik? Pengumuman tim transisi yang dipimpin oleh Pramono Anung sebagai gubernur terpilih DKI Jakarta menuai perhatian publik. Dengan total 14 anggota yang terdiri dari berbagai tokoh, mulai dari politikus hingga pakar kebijakan, tim ini memiliki tugas untuk mempersiapkan peralihan pemerintahan sebelum ... Pemerintahan
by Karlos Jehapan 9 January 2025 Pertanyaan Publik: Mengapa Kasus Lama LNG Baru Disorot, dan Apa Peran Ahok? Proses pemeriksaan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi pengadaan liquefied natural gas (LNG) di PT Pertamina kembali menjadi sorotan publik. Kendati Ahok dengan tegas menyatakan bahwa kasus tersebut terjadi sebelum masa jabatannya sebagai ... Pemerintahan
by Karlos Jehapan 9 January 2025 Manipulasi Pemilu di Manggarai Barat: Pelajaran untuk Integritas Demokrasi Kasus dugaan manipulasi pemilu di Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, membuka luka lama tentang rapuhnya integritas demokrasi di Indonesia. Penetapan seorang anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebagai tersangka dalam tindak pidana pemilu menunjukkan adanya celah serius dalam proses demokrasi ... Hukum dan Hak Asasi
by Karlos Jehapan 9 January 2025 Menyoal Gugatan Andika-Hendi di MK: Mencari Keadilan atau Mengabaikan Suara Rakyat? Langkah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah, Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi, untuk menggugat hasil Pilkada Jawa Tengah 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK) telah menimbulkan berbagai tanggapan. Dalam permohonannya, mereka meminta MK membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) ... Pemerintahan
by Rio Sandrio 9 January 2025 Kritik terhadap Ambang Batas Pencalonan Presiden: Lelucon Politik yang Menipu Rakyat? Indonesia sedang berada di titik kritis dalam demokrasi ketika Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk menetapkan Presidential Threshold (PT) sebesar 0% untuk calon presiden. Kebijakan ini bertolak belakang dengan PT 20% yang selama bertahun-tahun menjadi bahan perdebatan sengit. Dalam wawancara tahun ... Pemerintahan
