by Inok Jehalu 18 February 2025 Mengapa Suara Pelajar Papua Harus Didengar? Antara Makan Gratis dan Pendidikan Bermutu Aspirasi pelajar adalah suara masa depan. Ketika para siswa di Papua menyuarakan penolakan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan lebih memilih menuntut pendidikan gratis yang berkualitas, hal itu mencerminkan keresahan yang lebih dalam tentang kondisi pendidikan di wilayah tersebut. ... Pemerintahan
by Inok Jehalu 18 February 2025 Pangkas Anggaran Pendidikan: Pemerintah Abaikan Masa Depan Bangsa? Pendidikan adalah fondasi utama bagi kemajuan suatu bangsa. Namun, kebijakan pemangkasan anggaran pendidikan yang dilakukan pemerintah justru menjadi ancaman besar bagi masa depan generasi muda. Ketika sektor pendidikan tidak mendapatkan perhatian yang memadai, akses terhadap pendidikan berkualitas semakin terbatas, terutama ... Pendidikan
by Inok Jehalu 17 February 2025 Efisiensi Anggaran 2025 oleh Kemendiktisaintek Ancaman Nyata atau Kepanikan yang Dibantah? Isu terkait efisiensi anggaran tahun 2025 yang disebut-sebut akan berdampak pada beasiswa KIP Kuliah telah memicu kekhawatiran di kalangan mahasiswa dan akademisi. Kekhawatiran ini tidak berlebihan mengingat banyak mahasiswa dari keluarga kurang mampu sangat bergantung pada beasiswa tersebut untuk melanjutkan ... Pendidikan
by Inok Jehalu 17 February 2025 Rekonstruksi atau Ilusi? Dampak Pemangkasan Anggaran Pendidikan yang Tak Sebanding Pemangkasan anggaran di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah baru-baru ini menjadi sorotan publik. Semula, anggaran yang dipangkas mencapai Rp 8,03 triliun, namun setelah rekonstruksi, jumlah tersebut dikurangi menjadi Rp 7,27 triliun. Meski terdapat penurunan dalam jumlah pemotongan, hal ini tetap ... Hukum dan Hak Asasi
by Inok Jehalu 13 February 2025 Benarkah 80 Persen Puas? Menelaah Survei Litbang Kompas secara Kritis Litbang Kompas merilis hasil survei mengenai 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Survei ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat merasa puas dengan kinerja pemerintahan yang baru berjalan tiga bulan lebih ini. Sebanyak 80,9 persen responden ... Pemerintahan
by Inok Jehalu 12 February 2025 Menakar Kepemimpinan, Apakah Pemecatan adalah Solusi bagi Pejabat Tak Produktif? Dalam sebuah pernyataan tegas, Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pejabat yang tidak bekerja untuk rakyat harus disingkirkan. Pernyataan ini mengundang perdebatan publik mengenai efektivitas pemecatan sebagai solusi atas permasalahan kinerja pejabat negara. Apakah pemecatan menjadi langkah yang tepat untuk meningkatkan efektivitas ... Pemerintahan
by Inok Jehalu 12 February 2025 Kericuhan di Pengadilan, Cermin Lemahnya Tata Kelola Sidang? Kericuhan yang terjadi di ruang persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada 6 Februari 2025 menjadi sorotan publik dan memunculkan berbagai pertanyaan terkait tata kelola sidang di Indonesia. Mahkamah Agung (MA) secara resmi mengecam peristiwa tersebut, menyebutnya sebagai tindakan yang melecehkan ... Hukum dan Hak Asasi
by Inok Jehalu 12 February 2025 Blokir Anggaran IKN 2025: Sinyal Evaluasi atau Tanda Kegagalan Perencanaan? Pemerintah Indonesia telah menggulirkan proyek ambisius pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan Timur sebagai bagian dari strategi pemerataan pembangunan. Namun, kabar terbaru mengenai pemblokiran anggaran IKN 2025 menjadi sorotan publik. Keputusan ini memunculkan berbagai pertanyaan, apakah pemblokiran ini merupakan ... Pemerintahan
by Inok Jehalu 7 February 2025 Prabowo Revisi Kebijakan Bahlil Langkah Solutif atau Inkonsistensi Regulasi? Dalam konteks dinamika kebijakan publik di Indonesia, langkah Prabowo Subianto untuk merevisi kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi, menjadi sorotan penting. Kebijakan ini berfokus pada upaya menarik investasi asing, tetapi juga menuai kritik terkait konsistensinya dengan regulasi ... Pemerintahan
by Inok Jehalu 30 January 2025 Pagar Laut Ilegal di Tangerang Pembiaran atau Gagal Tegakkan Kedaulatan? Keberadaan pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tangerang menjadi perbincangan hangat sejak awal Januari 2025. Pagar yang terbuat dari bambu itu berdiri kokoh di tengah laut tanpa izin resmi, melanggar aturan yang ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). ... Hukum dan Hak Asasi
