by Karlos Jehapan 30 January 2025 Menuntut Keadilan: Apa yang Harus Dilakukan Pemerintah Setelah Penembakan WNI di Malaysia? Insiden penembakan yang menewaskan satu dan melukai empat Warga Negara Indonesia (WNI) oleh aparat Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) baru-baru ini telah memicu gelombang kemarahan dan keprihatinan di kalangan masyarakat. Kejadian tragis ini bukan hanya mengguncang keluarga korban, tetapi juga ... Hukum dan Hak Asasi
by Karlos Jehapan 30 January 2025 Banjir Jakarta: Antara Hujan Ekstrem dan Keterpurukan Infrastruktur Banjir yang melanda Jakarta baru-baru ini kembali mengingatkan kita pada masalah mendasar yang belum terselesaikan dalam sistem pengendalian banjir di ibu kota. Hujan ekstrem yang melampaui kapasitas infrastruktur pengendali banjir menunjukkan betapa rentannya kota ini terhadap fenomena cuaca yang semakin ... Pemerintahan
by Karlos Jehapan 30 January 2025 Kritik Terhadap Program Makan Bergizi Gratis: Siapa yang Sebenarnya Diuntungkan? Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia menuai banyak perhatian. Dalam pandangan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, program ini diharapkan dapat memberikan manfaat besar, khususnya bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Namun, di balik narasi positif ... Pemerintahan
by Karlos Jehapan 30 January 2025 Ironi Pagar Laut di Tangerang: Ketika Kebijakan Tak Memihak Rakyat Kecil Kebijakan yang seharusnya berpihak kepada rakyat kecil sering kali justru berujung pada polemik dan ketidakadilan. Salah satu contoh nyata adalah pemasangan pagar di laut kawasan pesisir Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, yang menuai protes dari para nelayan. Pagar tersebut bukan ... Pemerintahan
by Karlos Jehapan 30 January 2025 Dari PPDB ke SPMB: Apakah Perubahan Nama Cukup untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan? Perubahan nama Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menjadi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang diumumkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menimbulkan berbagai reaksi di kalangan masyarakat. Banyak yang mempertanyakan apakah perubahan nama ini benar-benar akan membawa perubahan signifikan ... Pendidikan
by Inok Jehalu 30 January 2025 Pagar Laut Ilegal di Tangerang Pembiaran atau Gagal Tegakkan Kedaulatan? Keberadaan pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tangerang menjadi perbincangan hangat sejak awal Januari 2025. Pagar yang terbuat dari bambu itu berdiri kokoh di tengah laut tanpa izin resmi, melanggar aturan yang ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). ... Hukum dan Hak Asasi
by Inok Jehalu 30 January 2025 Banjir Jakarta Tak Kunjung Usai, Gagal Antisipasi atau Kurangnya Keseriusan Pemerintah? Banjir kembali melanda Jakarta pada akhir Januari 2025, menyebabkan puluhan rukun tetangga (RT) terendam air dan sejumlah ruas jalan lumpuh. Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang mengguyur sejak Selasa (28/1/2025) hingga Rabu (29/1/2025) mengakibatkan kenaikan status siaga di berbagai ... Pemerintahan
by Inok Jehalu 30 January 2025 Hapus Tilang Manual: Langkah Maju atau Pelarian dari Tanggung Jawab? Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah mengumumkan kebijakan penghapusan tilang manual yang akan mulai berlaku pada akhir Januari 2025. Langkah ini diklaim sebagai bagian dari upaya meningkatkan profesionalitas kepolisian serta menciptakan citra yang lebih humanis di tengah turunnya kepercayaan masyarakat ... Pemerintahan
by Karlos Jehapan 29 January 2025 Kemanusiaan Terabaikan: Desakan Penegakan Hukum atas Penembakan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia Insiden tragis yang menimpa lima pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia, di mana mereka ditembak oleh aparat Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM), menyoroti sebuah masalah mendalam yang sering kali terabaikan: pelanggaran hak asasi manusia terhadap pekerja migran. Meskipun para PMI ... Hukum dan Hak Asasi
by Karlos Jehapan 29 January 2025 Kepentingan Rakyat atau Agenda Tersembunyi: Menelisik Instruksi Pemangkasan Anggaran Pemangkasan anggaran yang diumumkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menimbulkan berbagai reaksi di masyarakat. Dalam upaya untuk meningkatkan efisiensi belanja pemerintah, pemerintah memutuskan untuk memangkas anggaran di 16 kementerian dan lembaga. Namun, langkah ini tidak lepas dari kritikan, yang ... Pemerintahan
